Tolak Pilkada oleh DPRD, Aktivis Datangi DPR

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD mengejutkan semua pihak, karena pemilihan langsung adalah bagian tidak terpisahkan dari gerakan reformasi 1998.

“Pilkada melalui DPRD tidak lebih sebagai pengkhianatan terhadap gerakan reformasi 1998,” kata inisiator Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gerpala), Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulisnya, Senin (8/9/2014).

Perubahan sikap empat fraksi DPR, yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Golkar yang sebelumnya menolak usulan pemerintah, bahwa gubernur, bupati/walikota dipilih DPRD sungguh mengejutkan. Terlebih keputusan tersebut diambil di saat akhir masa tugas anggota DPR 2009-2014.

“Perubahan itu terjadi pasca-pemilihan presiden 2014 dan di saat pemerintah sudah setuju, bahwa pilkada dilakukan langsung oleh rakyat. Akrobat DPR tidak terpuji, berbahaya dan merendahakan aspirari rakyat.” tandasnya.

Menurut Jumhur, survei menjelaskan bahwa 74 persen rakyat masih menginginkan pilkada langsung dan tidak diwakilkan melalui DPRD. Mantan Kepala BNP2TKI ini berharap, DPR bisa mengabulkan harapan sebagaian rakyat tersebut, sehingga perjuangan tidak harus mengulang sejarah pada reformasi 1998.

Dalam kesempatan itu, Jumhur Cs meminta seorang Anggota DPR, Hakam Naja, untuk menerima unjuk rasa ribuan aktivis yang akan datangi DPR pada Kamis ini. "Berbagai elemen gerakan rakyat akan bersatu menjebol keangkuhan DPR," tutupnya.
(teb)