KPK : 14 gubernur, 48 bupati, 118 pejabat eselon 1- 2 tersangkut kasus korupsi

Saat membuka acara semiloka koordinasi dan supervisi di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Selasa, (1 Desember 2015) .Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi Hartono menyatakan 180 pejabat daerah --termasuk 14 gubernur dan 48 bupati-- tersangkut kasus korupsi yang menyebabkan negara menderita kerugian besar,

Meski tidak menjelaskan angka kerugian negara akibat tindakan korupsi pejabat negara, Dedi memaparkan "Data hingga Juni 2015 tercatat 14 gubernur, 48 bupati dan 118 pejabat eselon 1 dan 2 tersangkut kasus korupsi," kata Dedi

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi sangat mengkhawatirkan dan perlu upaya bersama dalam mencegahnya.

Pengawasan tata kelola APBD harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Korupsi menimbulkan biaya sosial cukup besar, maka peran pemerintah daerah sangat penting dalam membentuk budaya integritas," ujar Dedi.

KPK mendorong membentuk pejabat berintegritas yang akhirnya membentuk budaya integritas baik secara pribadi maupun institusi.

IKPK bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan dan mewujudkan tata kelola APBD yang akuntabel.

"Kegiatan pengawasan ini kami lakukan secara menyeluruh di 32 provinsi di Indonesia," ujarnya. (Antara)